Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Ir. Abraham Paul Liyanto, menegaskan bahwa akar persoalan bangsa kerap bersumber dari sistem tata negara dan regulasi yang penuh konflik kepentingan, bukan semata-mata menilai figur perorangan.
Hal ini disampaikan Ir. Abraham Paul Liyanto saat gelaran Sarasehan Kebangsaan di Aula Lantai IV Kampus Universitas Citra Bangsa (UCB) Kupang, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan sarasehan kebangsaan ini diselenggarakan dalam rangka masa reses anggota DPD RI. Rangkaian kegiatan reses tersebut telah dilaksanakan sejak hari Sabtu sebelumnya dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, siswa SMA, hingga puncaknya berdialog bersama para guru yang tergabung dalam pengurus PGRI Kabupaten Kupang.
Dalam pemaparannya, Ir. Abraham Paul Liyanto menyoroti sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945.
Ia menilai posisi dan kewenangan lembaga DPD RI memiliki keterbatasan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga memengaruhi efektivitas penyaluran aspirasi daerah.
Selain itu, dalam sesi diskusi interaktif dengan para guru PGRI Kupang, Abraham Paul Liyanto turut membandingkan perjalanan pembangunan antara Indonesia dan Korea Selatan yang merdeka dalam rentang waktu yang hampir bersamaan. Menurutnya, Korea Selatan berhasil melesat lebih maju karena konsisten meletakkan prioritas pembangunan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Sebaliknya, Indonesia hingga kini masih menghadapi tantangan sistemik dalam pengelolaan sumber daya manusia dan tata kelola pembangunan.
Melalui sarasehan kebangsaan ini, DPD RI berharap para pendidik dan generasi muda dapat memahami dinamika ketatanegaraan serta turut serta mengkritisi sistem secara objektif demi kemajuan bangsa.
Tupoksi MPR
Staf ahli DPD RI, Blasius Lema menyampaikan MPR RI memegang peranan vital sebagai lembaga tinggi negara yang bertindak sebagai pemutus akhir untuk keputusan-keputusan fundamental demi menjaga kelangsungan negara.
Berdasarkan data kelembagaan periode 2024–2029, MPR RI memiliki total 732 orang anggota. Komposisi tersebut terdiri dari 580 anggota DPR yang berasal dari 84 daerah pemilihan mencakup 38 provinsi, serta 152 anggota DPD dengan ketentuan 4 orang dari setiap provinsi. Berbeda dari masa sebelum perubahan yang turut menyertakan unsur utusan golongan dan utusan daerah, komposisi MPR RI pasca-amandemen UUD 1945 kini sepenuhnya diisi oleh anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.
Dalam menjalankan kewenangannya, tugas pokok dan wewenang utama MPR RI meliputi empat poin krusial: yang pertama Konstitusi yakni mengubah dan menetapkan UUD 1945. Kedua Pelantikan yakni melantik Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga Pemberhentian yakni memutuskan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden melalui mekanisme konstitusional. Keempat Kekosongan Jabatan yakni mengisi kekosongan jabatan Presiden atau Wakil Presiden apabila terjadi keadaan berhalangan tetap.
Dipaparkan Blasius bahwa proses pengubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 sendiri diatur secara sangat ketat berdasarkan Pasal 37 ayat (5) tentang Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dapat diubah.
Aturan tersebut mencakup kewajiban bahwa usul perubahan harus diajukan sekurang-kurangnya oleh 1/3 dari seluruh anggota MPR, sidang harus dihadiri minimal 2/3 dari total anggota, serta keputusan disetujui oleh lebih dari 50\% + 1 dari seluruh anggota MPR yang hadir.
Selain itu, menurut Blasius guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya dalam menjalankan wewenang kenegaraan, MPR RI dilengkapi dengan sejumlah alat kelengkapan khusus yang saling melengkapi, yang meliputi Pimpinan MPR, Panitia Ad Hoc, Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, Badan Penganggaran, hingga Badan Kehormatan. (*)
